24/09/2014 00:20
2012, Stop Penyalahgunaan Kekuasaan!
2012, Stop Penyalahgunaan Kekuasaan!

Jakartapress.com - Di Tahun 2012 harus ada keberanian bersama untuk menghentikan penyalahgunaan kekuasaan. Kecenderungan ini sangat membahayakan moral bangsa.

Kita mengandalkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengungkap indikasi penyalahgunaan kekuasaan yang menyebabkan terjadinya stagnasi proses hukum sejumlah kasus. Demikian diungkapkan Anggota Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo dari Fraksi Partai Golkar, dalam rilisnya kepada media massa, Minggu (1/1/20120.

Produk dari penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan itu, lanjut Bambang, adalah stagnasi proses hukum sejumlah kasus. Contoh kasusnya adalah skandal Bank Century yang proses hukumnya terus tidak berkepastian. Begitu juga kasus mafia pajak. Selain stagnasi proses hukum, modus penyederhanaan kasus hukum juga sudah tak sungkan-sungkan lagi dipraktikkan. Seperti pada upaya melokalisir kasus Wisma Atlet dan Hambalang hanya pada Nazaruddin dan pelaku kecil lainnya.

"Trend penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan layak dikatakan masif. Skandal Bank Century misalnya; salah satu pelanggaran dalam kasus ini adalah dugaan penyalahgunaan kekuasaan, yakni ada sejumlah birokrat berkomplot menyalahgunakan wewenang mereka mencairkan dana negara Rp 6,7 triliun atas nama stabilitas sektor keuangan negara. Hal itu patut dicurigai," paparnya.

Apalagi, lanjut Bambang, perubahan peraturan atau ketentuan bank sentral itu diduga dilatarbelakangi motif penyelamatan dana nasabah besar bernama BS senilai hampir Rp 2 triliun dan ratusan miliar rupiah dana milik perusahaan BUMN, Yayasan BI, serta dana BI dalam bentuk FPJP senilai Rp 632 miliar di Bank Century.

Seperti diketahui, jika saat itu Bank Century ditutup, maka triliunan dana BS dan ratusan miliar dana perusahaan BUMN, yayasan BI dan dana FPJP BI senilai Rp 632 miliar akan hangus dan hanya di jamin oleh UU Rp 2 miliar per satu nama nasabah.

"Saya mendesak semua institusi penegak hukum, khususnya KPK, untuk segera mendalami indikasi penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan untuk menstagnasikan proses hukum sejumlah kasus. Penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan itu dipraktikkan bukan semata-mata untuk menyembunyikan dosa politik, tetapi juga menutupi sejumlah kasus tindak pidana korupsi," beber vokalis DPR ini. (rmn/ari)

Berita Terkait

Zoom In Zoom In   Reset Reset   Zoom Out Zoom Out  
 


www.jakartapress.com - PT. Image Power Communication
contents are law enforced and copyrighted ©.