03/09/2014 10:04
Oleh: Adnan Buyung Nasution
Pentingnya Amandemen Kelima UUD 1945
Pentingnya Amandemen Kelima UUD 1945

Pentingnya Amandemen Kelima UUD 1945
Oleh: Adnan Buyung Nasution

SAYA berpendapat Dewan Perwakilan daerah (DPD) RI sangat tepat mengambil isue tentang urgensi perubahan kelima UUD 1945 dengan alasan bahwa memang hasil empat kali amandemen yang sudah dilakukan masih menyimpan beberapa persoalan yang mengganggu sistem ketatanegaraan kita saat ini. Paling tidak ada beberapa persoalan menyangkut beberapa substansi materi berikut.

Pertama, tugas dan kewenangan Presiden dalam sistem presidensil yang olehs ebagian kalangan dianggap lemah. Kedua, peran DPR yang terlalu kuat dan sebaliknya, peran DPD yang sangat lemah dan bahkan nyaris tidak ada. Ketiga, hubungan pusat dan daerah yang masih belum jelas formatnya sampai saat ini. Jaminan perlindungan hak asasi manusia yang masih belum tegas.

Selain itu, masih ada persoalan menyangkut sistematika penyusunan UUD 1945. Namun demikian, sebelum saya mengulas beberapa kekurangan tersebut, saya perlu menjelaskan posisi saya sebagai titik tolak pandangan saya terhadap hasil amandemen pertama sampai dengan amandemen keempat demi menghindari persepsi bahwa hasil amandemen tersebut kurang, sehingga kita harus kembali ke UUD 1945.

Saya ingin menegaskan bahwa hasil amandemen I - IV telah lebih baik daripada UUD 1945 sebelum diamandemen. UUD hasil amandemen telah mengatur prinsip-prinsip yang mengarah kepada negara demokrasi konstitusional atau negara hukum yang demokratis, paling tidak mengenai pembatasan kekuasaan Peresiden, penguatan sistem check and balances dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Adanya kekurangan hasil amandemen tidak boleh diartikan untuk kembali ke UUD 1945 yang lama (awal), yang sesungguhnya tidak demokratis, karena menganut paham negara integralistik dimana negara, pemimpin dan rakyatnya dianggap sebagai satu kesatuan dalam prinsip menunggaling kawulo lan gusti, seperti menyatunya kepala dan anggota tubuh lainnya sebagai satu kesatuan. Prinsip ini sangat keliru karena melanggar azas-azas negara demokrasi konstitusional.

Pada waktu saya menjabat sebagai anggota Wantimpres, Presiden SBY telah meminta Wantimpres untuk melakukan kajian terhadap hasil UUD 1945, dimana saya ditunjuk sebagai ketua timnya. Dalam kesempatan itu saya sudah menyampaikan beberapa hal antara lain hasil amandemen maish menyimpan beberapa kelemahan baik secara formal maupun substanisnya, oleh karena itu perlu dilakukan perbaikan. Salah satu tahap yang diusulkan kepada Presiden untuk melakukan perbaikan adalah dengan membentuk suatu Panitia Nasional yang terdiri dari berbagai pakar untuk melakukan kajian secara komprehensif terhadap UUD 1945, namun demikian sangat disayangkan atas usul tersebut belum ada respon dari Presiden.

Memang ada pandangan lain mengenai titik tolak terhadap kelanjutan amandemen UUD 1945. Pandangan itu menghendaki agar sebelum melakukan perbaikan terhadap UUD 1945 maka kita perlu kembali dulu ke UUD 1945 yang “asli”, sedangkan saya berpijak perubahan kelima UUD 1945 bisa terus dilakukan tanpa kembali kepada UUD 1945, saya dapat memahami pandangan yang lain itu. Namun kalau kita kembali dulu ke UUD 1945 yang “asli”, berarti kita harus mengembalikan jarum jam sejarah perjuangan bangsa dan memberlakukan suatu konstitusi yang bagi saya tidak demokratis, karena bertentangan dengan prinsip-prinsip negara demokrasi tersebut.

Menurut hemat saya dalam perubahan kelima UUD 1945 perlu dipertimbangkan alternatif model sistem semi presidensial sebagaimana halnya di Perancis, dimana ada presiden dan perdana menteri, namun demikian tentunya dengan pembagian peran yang pas antara presiden dan perdana menteri. Model sistem semi presidensial ini pernah kita laksanakan dalam sistem pemerintahan kita di jaman revolusi yaitu setelah keluarnya Maklumat Wakil Presiden No. X Tahun 1945, di masa itu Presiden dan Wakil Presiden ikut serta dalam sidang-sidang kabinet, meskipun formalnya perdana menterilah yang menjadi motor Pemerintahan sehari-hari dan bertanggung jawab.

Selain perubahan sistem presidensial menjadi semi presidensial,s aya merasakan perlunya penguatan peran DPD yang terdiri dari para senator dari berbagai daerah. Penguatan ini penting untuk menunjukkan peran keterwakilan dari anggota DPD yang sesuai dengan keberagaman bangsa kita yang bermotto Bhineka Tunggal Ika. Hal penting lainnya adalah dalam perlindungan hak asasi manusia, saya berpendapat adanya kewenangan pada Mahkamah Konstitusi untuk dapat mengadili konstitusional komplain.

Melihat situasi politik saat ini dimana pada tahun 2014 ada pesta demokratik berupa pemilu legislatif dan pemilu presiden, maka saya mengusulkan agar agenda perubahan kelima dapat diputuskan dalam sidang MPR tahun 2011. Karena jika dilakukan dalam 2012 konsentrasi partai politik sudah mengarah kepada persiapan pemilu legislatif dan pemilu presiden. Saya berharap usul perubahan kelima ini tidak saja didukung oleh DPD, tapi juga didukung oleh publik dan masyarakat luas sehingga mendapat perhatian dan dukungan dari anggota DPR. (*)

*) Pernyataan Prof Dr Adnan Buyung Nasution SH dalam sarasehan nasional kelompok DPD di MPR RI tentang 'Urgensi perubahan kelima UUD 1945' yang digelar di Gedung Parlemen, Senayan, 27 Juli 2011.

Berita Terkait

Zoom In Zoom In   Reset Reset   Zoom Out Zoom Out  
 


www.jakartapress.com - PT. Image Power Communication
contents are law enforced and copyrighted ©.