03/09/2014 05:14
Selama 2012 Kemenakertrans Cabut Ijin 12 Perusahaan Jasa TKI
Selama 2012 Kemenakertrans Cabut Ijin 12 Perusahaan Jasa TKI

JAKARTAPRESS.COM, JAKARTA - Selama tahun 2012, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan tindakan tegas dengan mencabut ijin operasional sebanyak 12 Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS).

 Menurut data Kemnakertrans yang dirilis  per 31 Desember 2012, ditetapkan 12 PPTKIS ijin operasionalnya  resmi dicabut, karena telah melakukan berbagai pelanggaran berat yang tidak bisa ditolerir lagi sedangkan 23 PPTKIS lainnya diskorsing karena berbagai pelanggaran yang dilakukan.

 Tindakan tegas berupa pencabutan ijin operasional ini merupakan bagian dari pembenahan sistem perlindungan dan penempatan TKI ke luar negeri,  khususnya di sektor pembinaan dan peningkatan kinerja PPTKIS. Jumlah PPTKIS yang masih eksis dan beroperasional per 31 Desember berjumlah sebanyak 558 PPTKIS

 Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengatakan selama ini Kemenakertrans telah melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap PPTKIS.  Sudah saatnya sekarang, pemerintah melakukan tindakan tegas kepada PPTKIS yang melakukan pelanggaran berat dan merugikan para calon TKI yang hendak bekerja ke luar negeri.

 “ Pencabutan ini merupakan salah satu bentuk law enforcement yang dilakukan pemerintah. Mudah-mudahan hal ini mampu memberikan efek jera bagi perusahaan lainnya sehingga kesalahan serupa tidak terulang lagi, kata Menakertrans Muhaimin Iskandar di Kantor Kemnakertrans.

 Muhaimin mengatakan secara umum  jenis –jenis pelangaran yang PPTKIS yang dicabut ijinnya maupun diskrosing karena melakukan pelannggaran terhadap  UU No.39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri

 Pelanggaran yang banyak dilakukan dilakukan PPTKIS yang dicabut ijinnya itu adalah memiliki sarana dan prasarana penampungan TKI yang tidak layak misalnya tempat tidur, kamar mandi yang tidak memadai, kata Muhaimin.

 “ Selain itu, Pelanggaran yang sering dilakukan PPTKIS yaitu melakukan pengiriman TKI ke negara penempatan yang statusnya masih moratorium seperti Arab  Saudi,  Kuwait, Yodania dan Suriah.

 Pelanggaran lainnya adalah pemalsuan sertifikat pelatihan TKI yang seharusnya sesuai peraturan yang ada, TKI yang akan berangkat ke luar negeri harus mengikuti pendidikan dan pelatihan selama 200 jam.

 “ Di samping itu mereka sering melakukan pemalsuan umur calon TKI, hasil rekam medis, dan kelengkapan dokumen diri lainnya yang tidak sesuai dengan data asli dan nyata dari TKI tersebut,”kata Muhaimin.

 Perketat perijinan

Muhaimin mengatakan selama 3 tahun belakangan ini pihak Kemnakertans melakukan pembenahan kelembagaan dengan memperketat layanan pengurusan Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI ( SIPPTKI), sehingga tak semua permohonan ijin dikabulkan.

 Jumlah SIPPTKI yang diterbitkan Kemnakertrans pada tahun 2010 hanya sebanyak 3 SIPPTKI, bahkan 2011 dan 2012 sama sekali tidak diterbitkan SIPPTKI.

 “Dari pada menerbitkan ijin baru, lebih baik kita focus melakukan pembenahan dan pembinaan terhadap PPTKIS yang telah ada. Kedepannya kita terus upayakan agar secara bertahap mereka mempersiapkan TKI formal ketimbang TKI sector informal yang bekerja di sector domestic,”kata Muhaimin.

 Pola pembinaan PPTKIS yang dilakukan adalah pengetatan penerbitan SIPPTKI; penyampaian laporan bulanan dan laporan penyelesaian kasus; koordinasi berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali verifikasi setiap 1 (satu) tahun sekali dan her-regristrasi setiap 5 (lima) tahun sesuai masa berlakunya SIPPTKI. peninjauan lapangan.

 “Dalam tahapan awal kita akan melakukan pembinaan untuk melakukan perbaikan dan evaluasi ulang, namun jika tetap melakukan pelanggaran maka akan diberikan tindakan tegas berupa skorsing dan pembekuan/pencabutan ijin PPTKIS, “kata Muhaimin.(fn)

Berita Terkait

Zoom In Zoom In   Reset Reset   Zoom Out Zoom Out  
 


www.jakartapress.com - PT. Image Power Communication
contents are law enforced and copyrighted ©.